Kaltim Pertanyakan Dana Reklamasi Tambang

Headline
INILAH.COM, BALIKPAPAN – Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu daerah penghasil tambang batu bara terbesar, hingga kini belum mengetahui besaran jumlah dana reklamasi tambang di wilayahnya.
Untuk itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek menuntut transparansi dana jaminan reklamasi tambang. Sebab, dana reklamsi tambang itu wajib disetorkan sebelum dilakukan penambangan.

“Kami mencari tahu dana reklamasi itu, karena dikatakan oleh Kementerian ESDM tidak ada di kas negara. Sedangkan kami tahunya dana itu masuk ke rekening Kementerian ESDM. Bagi kami yang penting ada transparansi,” tutur Awang Faroek seusai seminar tambang “Mined Land Rehabilitation Mainstreaming Lanscape Restoration In Indonesia” yang diselenggarakan Tropenbos Internasional di Balikpapan, Selasa (6/3/2012).

Menurut Awang, dana jaminan reklamasi selama ini tidak pernah dilaporkan berapa besaran yang harus disetorkan untuk pengembalian reklamasi lahan. “Tidak pernah dilaporkan, transparansi itu diperlukan. Berapa jumlah dana reklamasi, saya tidak tahu, bagaimana cara menghitung dan berapa besar. Sudah saya tanya, hanya jawabannya dana itu tidak disimpan di daerah,” tandasnya.

Dia juga mempertanyakan ketidakjelasan siapa yang berwenang menyatakan perusahaan itu tidak mampu melakukan reklamasi tambang. “Kalau kami hanya memberikan pengawasan dan penilaian. Penindakan ada di pemkot dan pemkab. Kalau saja pemprov diberikan kewenangan itu, saya bisa saja menindak.”

Ia mencontohkan, di Samarinda ada 70 izin dana reklamasi untuk digunakan penanggulangan banjir, tapi belum jelas apakah diperbolehkan atau tidak. Sementara bila dana itu digunakan juga untuk menutup lubang tambang, jelas tidak cukup.

Direktur Program Tropenbos Internasional, Petrus Gunarso menyatakan keberadaan dan kejelasan dana jaminan reklamasi tambang perlu dilakukan penelusuran agar jangan sampai penggunaan dana ini disalahgunakan untuk kepentingan lain.

“Seperti dulu hutan dana reboisasi justru hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan kembali ke hutan. Selebihnya untuk hal lain tidak ada kaitannya dengan hutan,” katanya.

Jika mengacu pada peraturan pemerintah soal reklamasi, Gunarso menyebutkan, dana jaminan reklamasi disetor melalui bank pemerintah kepada Kementerian ESDM. “Sekarang data di Kaltim ada ratusan IUP dan sejumlah PKP2B. Tahun 2011 jumlah produksi batu bara Kaltim sekitar 146 juta ton pertahun. Kalau 1 ton batu bara dana reklamasinya USD1, berarti ada sekitar minimal USD146 juta (sekitar Rp1,3 triliun) dana reklamasi yang belum jelas dimana dana ini berada,” tambahnya. [Koran Kaltim/yeh]

Sumber : http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1838062/kaltim-pertanyakan-dana-reklamasi-tambang

Sign In

If you dont Have an Account yet, Register now
Username:
Password :
             Forgot Password