Pemerintah Resmi Larang Ekspor Mineral Mentah

Jakarta-TAMBANG. Pemerintah akhirnya resmi mengumumkan penerapan Undang-undang Minerba No.4/2009 yang berdampak pada pelarangan ekspor mineral mentah mulai hari ini (12/1). Hal itu disampaikan Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Rajasa usai rapat kabinet terbatas di Puri Cikeas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hatta mengungkapkan, mulai 12 Januari 2014, pukul 00.00, ekspor tambang mentah resmi dilarang. Terkait efek yang diakibatkan penerapan larangan ekspor, Hatta yakin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan perusahaan tambang.

“Tida ada PHK besar-besaran,” ungkapnya yang didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana .

Hatta menambahkan kedepannya akan ada banyak tenaga kerja yang terserap terutama di industri smelter (pemurnian hasil tambang dan mineral). Aturan larangan ekspor tambang mentah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 01/2014 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4/2009 soal mineral dan batubara (Minerba).

Di dalam PP itu dijelaskan, para pelaku usaha pemegang Kontrak Karya (KK) dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan mengolah terlebih dahulu barang tambang mentah kemudian baru bisa diekspor.

“Sebagian tentu tenaga kerja ini terserap ke smelter. Banyak smelter yang akan berfungsi di tahun 2014 ini. Pokoknya ore sudah tidak boleh, gelondongan sudah tidak boleh ekspor,” ungkapnya.

Sementara untuk berapa persen kadar konsentrat dan hasil tambang mentah yang bisa diekspor, Hatta mengatakan, hal itu sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 01/2014 yang nantinya akan diumumkan lebih lanjut.

“Kalau konsentrat itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang, perintahnya sudah diatur dalam PP,” jelas Hatta.

Peraturan Pemerintah Tak Jegal Operasi Perusahaan Tambang

Cikeas – TAMBANG. Berbagai risiko permasalah yang akan timbul pasca pelarangan ekspor mineral mentah pada 12 Januari 2014 diakui pemerintah sudah diakomodasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 /2014, yang baru saja ditandatangani Presiden RI.

“Dalam pembahasan kami tadi, pertimbangan kami pemerintah dalam keluarkan peraturan pemerintah yang baru adalah pertimbangan tenaga kerja,” ujar Menteri ESDM Jero Wacik, yang turut memenuhi undangan Presiden dalam rapat terbatas Sabtu petang (11/1) di Cikeas.

Menurutnya pemerintah sudah berupa menghindari agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, sehingga tenaga kerja yang tersedia bisa terserap.

Pertimbangan lain adalah terkait ekonomi daerah, karena selama ini operasi perusahaan tambang menjadi sumber mata air bagi pundi-pundi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Implikasi peraturan pemerintah baru ini diharap tidak memberatkan pembangunan ekonomi daerah.

Kemudian, hal yang mungkin paling ditunggu-tunggu adalah terkait perusahaan tambang yang baru akan melakukan pengolahan terhadap hasil tambangnya. “Perusahaan dalam negeri tetap bisa menjalankan menjalankan operasinya, bagi yang sudah dan akan melakukan pengolahan. Jadi itu inti PP yang ditandatangani presiden,” jelas Jero.

Jero Wacik pun menambahkan bahwa pihaknya akan mengesahkan Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) sebagai turunan dari peraturan pemerintah tersebut. Pengaturan lebih mendetil lainnya juga akan diatur oleh Menteri Keuangan serta Menteri Perdagangan.

Sepanjang 2013, Industri Hulu Migas Sumbang Puluhan Miliar Dolar AS

Jakarta-TAMBANG. Di penghujung tahun 2013, negara mulai menginvetaris berapa pemasukan yang didapat dari berbagai sektor industri di dalam negeri. Khusus industri hulu Migas, Satuan Kerja Khusus Pengelola Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) mengklaim telah menyumbang ke devisa negara sebesar US$ 31,315 miliar.

Jumlah itu didapat dari kegiatan usaha di sektor hulu migas sepanjang tahun 2013. Plt Kepala SKK Migas, Johannes Widjonarko mengatakan, jumlah itu hampir mencapai dari angka yang ditargetkan negara menurut APBN-P 2013 sebesar US$ 31,7 miliar.

Belum tercapainya target penerimaan di sektor hulu menurut Johannes dikarenakan terdapat sejumlah kendala sehingga menyebabkan tersendatnya pencapaian produksi. “Sejumlah kendala seperti subsurface dan penyerapan gas oleh buyer yang lebih rendah dari komitemen menjadi faktor penghambat. Pada akhirnya ini turut memengaruhi realisasi penerimaan negara,” ungkap Johannes di kantor SKK Migas, Jakarta (30/12).

Dalam APBN-P 2013, target lifting minyak mencapai 840 ribu barel per hari sementara gas sebesar 7.175 juta mmbtu. Sedangkan yang bisa dicapai dalam tahun 2013 untuk lifting minyak hanya sekitar 826 ribu barel per hari atau sekitar 98% dari target APBN-P. Lifting gas pun tak jauh berbeda, hanya mencapai 97% target APBN-P yakni sebesar 6.981 mmbtu.

Menurut Johannes, kendala surface memberikan kontribusi paling besar, sekitar 35 ribu barel per hari. Sementara itu kendala lain dari penyerapan gas oleh pembeli adalah terdapatnya 15 pembeli gas yang melakukan offtake gas di bawah komitmen. “15 pembeli itu melakuka offtake karen terkendala fasilitas dan jaringan. Potensi kehilangannya mencapai 420 juta kaki kubik per hari atau 75.000 barel ekuivalen per hari,” kata Johannes.

Pemerintah Sedang Siapkan Revisi PP Dan Permen Hilirisasi

Jakarta-TAMBANG.Salah satu pekerjaan rumah yang paling berat bagi Kementrian ESDM terkait kebijakan hilirisasi mineral. Amanat UU Minerba yang terbit pada 12 Januari 2009 menegaskan bahwa perusahaan tambang mineral harus melakukan pengolahan dan Pemurnian lima tahun setelah UU Minerba terbit. Ini berarti setelah lima tahun, tidak boleh lagi ada ekspor barang mentah, semua produk tambang mineral harus diolah. Sayangnya sampai batas waktu yang ditentukan yakni 12 Januari 2014, belum banyak pabrik pengolahan dan pemurnian yang dibangun. Dengan demikian akan banyak perusahaan yang tidak bisa mengekspor mineral tahun depan.

Kondisi ini diyakini akan mengganggu industry pertambangan. Akan banyak perusahaan yang menghentikan produksi atau mengurangi tingkat produksi. Dampaknya akan banyak tenaga kerja yang terancam di PHK, banyak perusahaan yang tidak bisa membayar utang ke bank. Sementara dalam kondisi ekonomi saat ini kebijakan ini juga akan mempengaruhi ketahanan ekonomi. Oleh karenanya Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM mulai mencari jalan tengah dimana amanat UU tetap dilaksanakan namun perusahaan dan negara tidak dirugikan.

“Pemerintah berketetapan untuk melaksanakan UU Minerba secara konsisten karena memang baik untuk negara. Akan ada pengendalian ekspor dan produksi, akan ada nilai tambah, ada pengendalian lingkungan,”jelas Menteri ESDM Jero Wacik.

Namun Jero mengakui bahwa ada hal lain yang juga dipertimbangkan seperti perusahaan tambang,, pekerja tambang dan perekonomian nasional yang juga bisa terganggu. Terkait hal itu Pemerintah sedang membahas PP yang mengatur tentang perusahaan tambang yang sudah melakukan pengolahan dan pemurnia. “Kita sedang membahas PP yang di dalamnya mengatur tentang perusahaan tambang yang sudah melakukan pengolahan dan pemurnian,”jelas Jero.

Selain PP yang juga sedang dibahas Peraturan Menteri yang mengatur tentang hilirisasi. “Kita targetkan sebelum 12 Januari PP dan Permen tersebut sudah selesai,”tandas Dirjen Minerba R. Sukhyar. Tujuan tidak lain meminimalkan risiko yang ditimbulkan namun tetap melaksanakan UU Minerba.

Apakan PP ini akan mengakomodasi kepentingan perusahaan tambang termasuk pemegang KK untuk masih bisa ekspor dengan persyaratan tertentu. “Saya belum bisa bercerita banyak karena masih terus dibahas. Tunggu saja pasti kalau sudah final akan disampaikan,”demikian R. Sukhyar yang pekan lalu diangkat sebagai Dirjen Minerba menggantikan Thamrin Sihite.

Tahun Depan Pemerintah Wajib Menata Produksi Batu Bara Nasional

TAMBANG TODAY
index
TAMBANG, 30 Desember 2013 | 12.18
Tahun Depan Pemerintah Wajib Menata Produksi Batu Bara Nasional

Vicharius DJ
vichariusdianjiwa@gmail.com
vichariusdianjiwa@tambang.co.id

Jakarta-TAMBANG. Tahun 2013 sudah hampir mencapai akhir. Sektor pertambangan memiliki banyak pekerjaan rumah tangga yang harus segera dibenahi pada 2014 mendatang termasuk di antaranya adalah penataan sektor tambang batu bara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batu bara Indonesia (APBI), Bob Kamandanu mengakui, selama tahun 2013 perjalanan dunia usaha batu bara sedikit membingungkan.

Salah satu yang menjadi sorotannya adalah sulitnya kenaikan harga komoditas ini di pasaran dunia. Harga batu bara memang mengalami kejatuhan selama lebih dari dua tahun. Padahal, pada 2007, harga batu bara pernah mengalami kejayaan.

“Bahasanya apaya, susah juga saya menyebutkan. Tetapi satu hal yang pasti sebenarnya situasi ini pernah terjadi ketika perusahaan hanya mendapatkan margin US$ 3-4 per ton,” kata Bob ketika berbincang dengan Majalah TAMBANG pertengahan Desember kemarin.

Menurut Bob, banyaknya pengusaha yang mengeluh tentang kejatuhan harga batu bara karena pengusaha di Indonesia pernah merasakan margin hingga US$ 20 per ton. Padahal menurutnya pengusaha Indonesia juga pernah mengalami margin sampai US$ 1 per ton bahkan minus.

Bob juga menekankan salah satu yang membuat harga batu bara jatuh adalah tidak terkontrolnya produksi batu bara yang membuatnya pasokannya menjadi berlebihan. Ketika harga minyak dunia naik, orang beralih ke batu bara dan membuat harga jual batu bara meningkat. “Saat harga batu bara naik, banyak orang pun masuk dan menggeluti bisnis ini. Lalu terjadilah kelebihan pasokan dan harga pun anjlok,” ungkap Bob.

Di kesempatan lain, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM mengatakan akan menaikkan jumlah produksi batu bara di 2014 sebanyak 400 juta ton. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, R Sukhyar mengatakan, target tersebut akan dijalankan seiring dengan rencana pemerintah untuk menertibkan kuota batu bara per provinsi di Indonesia. Padahal realisasi produksi pada 2013 batu bara mencapai 421 juta ton.

“Pemilik izin usaha pertambangan batu bara baru melaporkan produksinya, sehingga baru diketahui bila target batu bara tahun ini melebihi kuota,” ujarnya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Harga batu bara kini masih stabil di angka US$ 80 per ton. Namun kecenderungan ini disebabkan musim dingin di sejumlah negara Eropa yang menaikkan harga batu bara dunia. Bob mengingatkan bahwa situasi ini bukanlah indikator perbaikan. Di dalam negeri, pemerintah harus dengan cermat mengawasi produksi agar dapat mengendalikan harga.

Soal Smelter, IMES Kritik Sikap Freeport Indonesia

Jakarta – TAMBANG. Lembaga kajian energi, Indonesia Mining And Energy Studies (IMES) mengkritisi sikap perusahaan mineral PT Freeport Indonesia yang memaksa pemerintah memberikan keringanan membangun pabrik pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi (smelter).

Freeport ingin agar mendapatkan dispensasi terkait ekspor konsentrat tambang yang dimilikinya.

Read More..

Perusahaan Tambang Tidak Harus Bangun Smelter

Peningkatan nilai tambah mineral bertujuan agar bijih tidak dibawa keluar tetapi diolah dan dimurnikan di dalam negeri.

Ignasius Laya

JAKARTA. Pemerintah menegaskan kewajiban pengolahan dan pemurnian seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak berarti perusahaan tambang harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) sendiri.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan perusahaan tambang dapat memenuhi kewajiban dengan menyuplai mineral mentah kepada smelter dalam negeri atau bergabung dengan konsorsium yang membangun smelter.

Read More..

Pendapatan Freeport Semester I Dri Grasberg Capai US$ 6 Miliar

Realisasi pendapatan Freeport di semester I 2013 turun 36,7% dibanding periode yang sama 2012 sebesar US$ 9,53 miliar.

Ignasius Laya

JAKARTA. Freeport-McMoRan Copper Gold Inc, perusahaan tambang terbesar di dunia, membukukan pendapatan US$ 6,03 miliar pada semester I 2013 dari penjualan tembaga dan emas yang berasal dari tambang Grasberg, Papua.

Laporan resmi Freeport yang dirilis Selasa (23/7), menyebutkan penjualan tembaga tambang Grasberg mencapai 356 juta pound dan 342 ribu ounces emas.

Dengan realisasi hargajual rata US$ 3,20 per pound tembaga, dan US$ US$ 1.431 per ounces emas. Freeport membukukan pendapatan dari penjualan tembaga sebesar USS 1,14 miliar dan penjualan emassebesar US$ 4,89 miliar.

Read More..

Akhirnya Pertamina Bisa Pasok Bahan Bakar Freeport

Setelah 40 tahun lebih beroperasi, PT Freeport Indonesia kini minta PT Pertamina (Persero) untuk memasok kebutuhan bahan bakarnya. Kontrak pasokan bahan bakar itu mencapai Rp 2,5 triliun per tahun.

OLEH: RAMA JULIAN SAPUTRA

PT Pertamina (Persero) dan PT Jakarta, Awal Juli lalu. Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya menandatangani kesepakatan kerja sauna Letter of Intent (LoI) jual beli High Speed Diesel (HSD) yang akan digunakan perusahaan tersebut untuk bahan bakar operasionalnya di lokasi tambang di Kabupaten Mimika, Papua.

Penandatanganan LoI dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto di Jakarta, Awal juli lalu.

Read More..

Nasionalisasi Pertambangan Harus Diikuti Perbaikan SDM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tak bisa dipungkiri menyiratkan keinginan anak bangsa, untuk mengelola sendiri sumber daya alamnya guna sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat Indonesia.

Semangat ini sering disebut dengan nasionalisasi pertambangan dalam arti luas yang positif. Namun untuk menuju ke sana, harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk perbaikan kurikulum jurusan pertambangan di berbagai perguruan tinggi di Tanah Air.

Read More..

Pemerintah Diminta Tegas Laksanakan Permen No. 7 Tahun 2012

Pemerintah diminta tegas melaksanakan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Tambah Mineral, agar tidak hanya menjadi lips service seperti rencana penyesuaian KK dan PKP2B yang tak kunjung tuntas hingga saat ini.

Desakan ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan (Permata) Indonesia, Khairul Rizki. Meski banyak yang menilai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) 7/2012 kurang sosialisasi

Read More..

Sign In

If you dont Have an Account yet, Register now
Username:
Password :
             Forgot Password