Permata Indonesia - Perhimpunan Mahasiswa Tambang Indonesia : Permata Indonesia

PRESIDEN HARUS TEGAS, INSIDEN FREEPORT ADALAH RAPOR MERAH DUNIA PERTAMBANGAN INDONESIA

14 June, 2013 | 19:18 WIB

Khairul Rizki (Sekjend PERMATA Indonesia 2011/2013)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia tercinta, Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono diminta tegas dalam menyikapi insiden atau kecelakaan tragis yang terjadi di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. Musibah yang merenggut nyawa puluhan anak Bangsa ini merupakan rapor merah dunia pertambangan Indonesia, dan bukti kegagalan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugas pengawasan keselamatan kerja.

Desakan ini diungkapkan Khairul Rizki yang baru menyelesaikan jabatannya sebagai Pimpinan Mahasiswa Tambang Se-Indonesia tepat pada bulan mei 2013 yang lalu itu. “Ini merupakan wujud keprihatinan saya sebagai anak Bangsa atas kurangnya perhatian pemerintah terhadap kecelakaan kerja di tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia itu” Ungkapnya.

DPR Ingin Masyarakat Daerah harus Nikmati Kekayaan Alamnya

7 May, 2013 | 9:43 WIB

Jakarta, EnergiToday — Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, menegaskan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditunggu masyarakat Solok Selatan (Solsel) akan dikeluarkan setelah dipastikan kawasan illegal mining benar-benar kosong. Kapolda Sumbar dan Bupati Solok Selatan, wajib menuntaskan kasus illegal mining di Solok Selatan. Ini, demi kesejahteraan masyarakat dan laju pembangunan daerah.

Agincourt Setor Royalti Rp 6,9 Miliar

7 May, 2013 | 9:41 WIB

Subkhan AS
subkhan@majalahtambang.com

Jakarta-TAMBANG. Perusahaan tambang emas Agincourt Resources, anak perusahaan G-Resources Group Ltd, telah membayar royalti kepada pemerintah. Jumlah yang dibayarkan sebesar USD 714.714, 40 atau setara dengan Rp 6,9 miliar.

Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resource, Katarina Hardono mengatakan, besaran pembayaran royalti ini didasarkan pada hasil penjualan emas dan perak sebesar 98.758,66 ounces emas atau 3.072 kg dan 397.897,06 ounces perak atau 12.376 kg.

Kuartal I Tahun 2013, Produksi Batubara Petrosea 2,7 Juta Ton

7 May, 2013 | 9:39 WIB

Coal4 Jakarta, EnergiToday — Sepanjang kuartal pertama tahun 2013 ini, PT Petrosea Tbk (PTRO) produksi batu baranya terus mengalami peningkatan sekitar 65% bila dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

Menurut Direktur PTRO, Mochamad Kurnia Ariawan, di kuartal I ini produksi batu bara dari tambang milik sendiri, yakni konsesi pertambangan Antar Separi dan Uskup Mine Site mencapai 2,7 juta ton.

Golden Energy Targetkan Pendapatan Tahun Ini US$ 500 Juta

7 May, 2013 | 9:34 WIB

Jakarta, EnergiToday – PT Golden Energi Mines, perusahaan tambang batu bara menargetkan pendapatan tahun ini sebesar US$ 500 juta atau sebesar Rp 4,85 triliun, naik 24% dibanding realisasi pendapatan di 2012 sebesar Rp 3,9 triliun.

Presiden Direktur Golden Energi Mines Fuganto Widjaja mengatakan, peningkatan pendapatan akan didorong peningkatan target volume penjualan batu bara menjadi 9 juta ton pada tahun ini dibanding di 2012 sebesar 7,68 juta ton.

Jangan Mengeluh, Pengusaha Wajib Jalankan Hilirisasi

6 May, 2013 | 12:48 WIB

Subkhan AS
subkhan@majalahtambang.com

Jakarta-TAMBANG. Adanya pelaku usaha tambang mineral yang menolak, menjalankan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian mineral mentah dalam negeri. Membuat mantan Direktur Jenderal Minerba KESDM, Simon Sembiring angkat bicara.

Dalam acara Coffee Morning Talk Majalah TAMBANG, Simon Sembiring mengajak pelaku usaha untuk berpartisipasi menjalankan kewajibannya melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dia menganggap keluhan dan penolakan sejumlah pelaku usaha tambang tersebut, terlalu dibuat-buat.

Regulasi Smelter Bakal Picu PHK 30 Ribu Karyawan

6 May, 2013 | 12:46 WIB

ISUENERGI – Indonesia Mining Association (IMA) menilai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012 jo. Nomor 11 tahun 2012 bakal menjadi boomerang bagi pemerintah.

Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB menjelaskan sesuai aturan itu, pembangunan smelter paling lambat Januari 2014. Bila tidak, maka pengusaha tambang akan dilarang mengekspor.

Jelang Pemberlakukan UU No.4 Tahun 2009, Ekspor Mineral terus Meningkat

6 May, 2013 | 12:43 WIB

Jakarta, EnergiToday — Saat ini produksi maupun penjualan sejumlah komoditas mineral mentah (ore) ke luar negeri terus melonjak tajam, Padahal sebentar pada bulan Januari tahun 2014 mendatang pemerintah akan memberlakukan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang larangan ekspor mineral mentah.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), besarnya realisasi ekspor di kuartal I tahun ini dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha mineral untuk segera menjual hasil produksinya sebelum aturan pembatasan ekspor mulai diterapkan oleh pemerintah.

Tim Perumus masih Kaji Percepatan Nilai Tambah Mineral

6 May, 2013 | 12:42 WIB

MINING Jakarta, EnergiToday — Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Dede Suhendar mengemukakan bahwa rekomendasi tim perumus percepatan nilai tambah mineral masih terus dikaji dan dievaluasi oleh tim Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM.

Namun, tambahnya, dirinya juga menyebut tidak ada peluang untuk merevisi Permen ESDM No.7 Tahun 2012. Karena Undang-undang Minerba itu mengamanatkan dari tahun 2009 untuk lima tahun ke depan, jadi semua pihak harus waspada.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tak bisa dipungkiri menyiratkan keinginan anak bangsa, untuk mengelola sendiri sumber daya alamnya guna sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat Indonesia.

Semangat ini sering disebut dengan nasionalisasi pertambangan dalam arti luas yang positif. Namun untuk menuju ke sana, harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk perbaikan kurikulum jurusan pertambangan di berbagai perguruan tinggi di Tanah Air.

Pemerintah diminta tegas melaksanakan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Tambah Mineral, agar tidak hanya menjadi lips service seperti rencana penyesuaian KK dan PKP2B yang tak kunjung tuntas hingga saat ini.

Desakan ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan (Permata) Indonesia, Khairul Rizki. Meski banyak yang menilai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) 7/2012 kurang sosialisasi